Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang dalam rangka persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, Senin (19/11).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno didampingi oleh Wakil Ketua Titiek Utami, S.Sos, MM dan Dian Mega Aryani, SE, MM serta dihadiri oleh Walikota Magelang Ir. Sigit Widyonindito dan Wakil Walikota Windarti Agustina, jajaran Forpimda, Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang, pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang, Staf Ahli, assisten, Kepala OPD, Direktur BUMD, dan segenap pejabat di jajaran Pemerintah Kota Magelang.

Dalam Kesempatan kali ini Walikota Magelang Ir. Sigit Widyonindito juga menegaskan kembali bahwa perencanaan penganggaran daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintah didaerah, karena APBD merupakan instrument untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengembilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Sigit juga menambahkan perencanaan penganggaran daerah harus merupakan proses yang terintegrasi dan harus sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan, serta harus dihindari terjadinya duplikasi program dan kegiatan yang berakibat pada pemborosan keuangan daerah. Maka dalam setiap penyusunan RAPBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasar kemampuan keuangan daerah, snkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi serta sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

Walikota Magelang juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setitinggi tingginya kepada DPRD kota Magelang yang telah menyelesaikan tahap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2019 dengan baik melalui komisi-komisi maupun badan anggaran DPRD Kota Magelang serta semua fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhirnya sehingga dapat disetujui bersama yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Untuk Dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam rangka penyampaian nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, Senin (18/9). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno didampingi oleh Wakil Ketua Titiek Utami, S.Sos, MM dan Dian Mega Aryani, SE, MM serta dihadiri oleh Walikota Magelang Ir. Sigit Widyonindito dan Wakil Walikota Windarti Agustina, jajaran Forpimda, Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang, pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang, Staf Ahli, assisten, Kepala OPD, Direktur BUMD, dan segenap pejabat di jajaran Pemerintah Kota Magelang.

Dalam pidato Walikota Magelang Ir. Sigit Widyonindito, kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang didalamnya terdapat tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ir. Sigit Widyonindito juga menjabarkan selain tiga fungsi utama tersebut kebijakan fiscal juga mempunyi tugas utama antara lain sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai alat distribusi pendapatan dan sebagai alat alokasi anggaran yang tercermin dari besaran besaran belanja dalam APBD.

Dalam kesempatan kali ini Ir. Sigit Widyonindito juga menjabarkan bahwa prioritas pembangunan Kota Magelang Tahun 2019 adalah opersionalisasi ruang komunikasi informasi, promosi kota secara rutin melalui media masa, media tradisional, maupun jurnalisme warga, penambahan actor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha, pelembagaan tindak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat kota Magelang, operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial.

Kebijakan anggaran dalam tahun 2019 di Kota Magelang diarahkan untuk melanjutkan konsolidasi fiscal, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pusat dan kebijakan Provinsi, melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, pendanaan program dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, pertumbuhan ekonomi daerah inklusif, dan kesejahteraan Masyarakat, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, ungkap Walikota Ir. Sigit Widyonindito.