Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

Agenda DPRD

No current events.

<< August 2020 >> 
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Home » PROFIL DPRD » Profil Pimpinan
A+ R A-

RAPAT PARIPURNA DPRD TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019

E-mail Print PDF

DSCF6982 e

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan rakyat Daerah kota Magelang dalam rangka penyampaian Raperda Kota Magelang Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Senin (15/6). Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD merupakan mandatory konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan provinsi Jawa Tengah sehingga telah mematuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran. adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut terdiri atas :

1. Laporan Keuangan yang meliputi :

    a. Laporan Realisasi Anggaran,

    b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

    c. Neraca,

    d. Laporan Operasional (LO),

    e. Laporan Arus Kas (LAK),

    f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

    g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK),

2. Laporan kinerja, dan

3. Ikhtisiar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Dalam penjelasan tambahan WALIKOTA Kota Magelang Ir. Sigit Widyinindito menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun anggaran 2019, BPK memberikan opini"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". hal ini membuktikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akutansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan Undang-Undang dan elektifitas pengendalian internal di lingkungan Kopta Magelang.  

Pengunjung

mod_vvisit_counterHari Ini40
mod_vvisit_counterKemarin128
mod_vvisit_counterBulan Ini1329
mod_vvisit_counterBulan Kemarin3907
mod_vvisit_counterKeseluruhan193670
Partai Nasional Demokrat
Partai Demokrat
PDIP
Partai Golkar
Partai Amanat Nasional
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Hanura
Partai Gerindra
04 Mar 2012
04 Mar 2012
04 Mar 2012
10 Jan 2006
10 Jan 2006