Bertempat di Ruang Rapat Bapemperda Kota Magelang, pada hari Senin, 14 Maret 2022 jam 13.00 DPRD Kota Magelang menerima 14 orang bidan perwakilan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Kota Magelang dan 10 orang perawat dari PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kota Magelang. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Magelang Bp. Budi Prayitno dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bp. H. Bustanul Arifin, S.T. dan Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang Bp. Hadiyono Nugroho.
Pada kesempatan ini, IBI Cabang Kota Magelang menyampaikan keluh kesah terkait kekhawatiran atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dimana dalam beleid tersebut diamanahkan bahwa pada tahun 2023 tidak ada lagi pegawai honorer di daerah. Dalam rapat tersebut disampaikan oleh ketua IBI Cabang Kota Magelang, Ibu Drayke Rosyana, S.Tr. Keb, bahwa nakes di Kota Magelang ini memiliki andil besar dalam menurunkan angka stunting dan menjadi garda depan dalam penanganan covid 19 serta pelayanan vaksin covid 19.
Dijelaskan bahwa saat ini IBI Cabang Kota Magelang memiliki 293 anggota yang 49 diantaranya masih berstatus honorer. “Adik-adik bidan ini tersebar di beberapa fasyankes yang ada di Kota Magelang” ujarnya. “Kedatangan kami kemari hanya ingin mendapatkan afirmasi positif dari Anggota DPRD terkait rencana dari pemerintah pusat seperti yang dimaksud dalam PP tersebut” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Magelang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini petunjuk teknis dan arahan dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 juga masih belum jelas. “DPRD Kota Magelang sangat mengapresiasi atas capaian kinerja dari nakes Kota Magelang, oleh karena itu kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan instasi terkait dan pusat guna mencari solusi terbaik, karena kewenangan ini memang dari pusat dan kita didaerah hanya menerima” ujarnya. “Selain sektor kesehatan, kami juga mencermati sungguh-sungguh sektor pendidikan, karena dua sektor tersebut adalah urusan wajib pemerintah dan kebutuhan dasar masyarakat” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bustanul Arifin menuturkan, isu penghapusan honorer menjadi isu nasional yang tidak hanya terjadi di Kota Magelang. Namun, pihaknya siap mengusulkan agar nasib honorer tenaga kesehatan, terutama bidan bisa tetap mendapat perhatian serius dari Pusat. “Soal pengangkatan honorer menjadi ASN itu murni wewenang pusat. Tapi daerah bisa merekomendasikannya,” ungkap legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Meskipun diliputi dengan kekhawatiran, para bidan dan perawat di Kota Magelang berjanji dan bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugasnya. “Kami akan melayani para ibu hamil, ibu menyusui dan balita serta masyarakat dengan sepenuh hati, apalagi pada masa pandemi covid 19 seperti saat ini” ucap salah satu perwakilan IBI dengan suara bergetar.
Ditempat berbeda Ketua Komisi B DPRD Magelang Sdr. Kevin Mahesa Amuwardhani, juga menanggapi terhadap keluhan dari nakes yang ada di Kota Magelang. “Kami akan agendakan untuk rapat dengan mitra kerja Komisi B khususnya Dinas Kesehatan dan akan berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Magelang guna mendalami permasalahan serta mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut” tutur legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
